PDRI: PERUNDINGAN INDONESIA DAN BELANDA

oleh -18 views
PDRI: PERUNDINGAN INDONESIA DAN BELANDA
PDRI: PERUNDINGAN INDONESIA DAN BELANDA

Delegasi Soekarno-Hatta

Setelah DK PBB bersidang pada tanggal 23 Maret 1949 agar KTN menjembatani agar Indonesia dan Belanda menuju meja perundingan maka pemimpin-pemimpin Indonesia di Pulau Jawa pergi ke Bangka seperti Dr. Darmasetiawan, Dr. Halim, Mohammad Natsir yang tidak setuju dengan Konfrensi Meja Bunda yang menitik-beratkan persoalan pada pengembalian Pemerintahan di Yokyakarta. Menurut pendatan St. Syarir yang disampaikan kepada Soekarno-Hatta bahwa mereka lebih mengutamakan dan menuntut adanya persetujuan dari PDRI dan menjadikan pendirian berdirinya pemerintah di Yokyakarta sebagai kartu yang penting dalam perundingan dengan Belanda. Sebab menurut St. Syahrir yang disampaikan oleh Moh. Hatta pada suatu hari kepada Moh. Rasyid bahwa pemerintahan yang sah pada saat itu adalah PDRI.

Pendapat St. Syahrir sangat berlainan dengan Soekarno-Hatta dan pejabat-pejabat lain di Bangka bahwa lebih menitikberatkan pada tuntutan pulihnya kembali pemerintahan RI ke Yokyakarta dan dari sana baru ke KMB di Den Haag.

Pada tanggal 30 Maret 1949 Cochran (KTN PBB) mengundang Belanda dan Indonesia untuk melakukan perundingan namun Moh. Roem sebagai Delegasi Indonesia menolak sebelum belanda memenuhi Pemulihan Pemerintahan RI di Yokyakarta. Dan pada tanggal 2 April 1949 Moh. Roem mengirimkan surat kepada KTN sebagai kesediannya memulai perundingan pendahuluan di Jakarta. Dan pada tanggal 12 April Van Royen yang sebagai delegasi belanda telah sampai di Jakarta serta perundingan dilakukan pada tanggal 14 April 1949.

Roem-Royen Statement

Setelah melakukan perundingan sejak tanggal 14 April 1949 – 7 Mei 1949 maka Mr. Moh. Roem sebagai perwakilan Indonesia menyatakan bahwa:

  1. Bekerjasama dalam menjaga ketertiban dan kedamaian
  2. Menghadiri Konfrensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia Serikat
  3. Soekarno-Hatta kembali berusaha politik ini disetujui oleh pemerintahnya setelah kembali ke Yokyakarta

Sedangkan Van Royen dari Delegasi dari pemerintahan Belanda menyatakan bahwa:

  1. Belanda menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik ke Yokyakarta dan di bawah pengawasan UNCI akan menghentikan perang gerilya dan menjaga ketertiban dan keamanan
  2. Pemerintah Repubik bebas menjalan pemerintahannya dalam Residensi Yokyakarta
  3. Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948
  4. Belanda tidak akan mendirikan Daerah dan Negara Baru di daerah Republik sebelum 19 Desemebr 1948
  5. Belanda menyokong RI masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal
  6. Belanda segera sesudah Pemerintahan kembali ke Yokya akan berusaha mengadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat penyerahan kedaulatan
  7. Belanda menyetujui bahwa semua area di luar Residensi Yokyakarta di mana pehawai-pegawai Republik masih bertugas tetap menjalankan tugasnya.

 

Reaksi PDRI Terhadap Roem-Royen Statement

Dengan akan digelarnya Perundingan Roem-Royen tanpa melibatkan PDRI maka Mr.Syafrudin Prawiranegara dengan kabinetnya sebagai pemerintahan yang sah secara konstitusi hukum maka Kabinet PDRI merasa dilecehkan dan dianggap seakan-akan tidak ada arti. Maka dari itu Kabinet PDRI yang berbasis di Bidar Alam, Koto Tinggi dan lain-lain berinisiatif untuk melakukan rapat besar tentang bagaimana menyikapi Perundingan Roem-Royen dengan mengadakan rapat di Silantai Sumpur Kudus.

Rombongan PDRI dari Bidar Alam berangkat ke Silantai dari Bidar Alam dengan perjalanan sungai pada tanggal 15 April secara rombongan-rombongan kecil yang dipisah-pisah harinya sehingga sampai di Calau pada tanggal 25 April 1949. Semua rombongan PDRI Bidar Alam lengkap hadir di Calau pada tanggal 5 Mei dan tanggal 9 Mei rombongan PDRI Bidar Alam berangkat ke Silantai dan sama-sama tiba dengan rombongan Mr. Moh. Nasroen yang sebagai Koordinator Sumatera Barat dari Pariaman sama-sama tiba di Silantai kecamatan Sumpur Kudus.

Sdangkan rombongan PDRI dari Koto Tinggi tiba di Silantai pada tanggal 12 Mei 1949. Dan rapat diadakan pada tangal 14 Mei – 17 Mei 1949 yang dihadiri lebih kurang sekitar 100 orang pejabat PDRI yang tesebar di Sumatera. Dan Kolonel Hidayat di beureh dan Gubernur Militer Sumatera Selatan A.K. Gani menyatakan permohanan maaf tidak bisa hadir dan turut mendukung setiap keputusan yang diambil dalam rapat besar PDRI di Silantai.

Dalam rapat Musyawarah Besar PDRI di Silantao Mr. Syafrudin sebagai Ketua PDRI membacakan kawat-kawat yang dikirim dari Pulau Jawa seperti kawat dari Jenderal Sudirman, Wakil II KSAP Kolonel Simatupang, PTTJ A.H. Nasution dan dari Dr. Soedarsono dan Mentri Luar Negeri PDRI Mr. A.A. Maramis yang menyatakan semuanya optimis dan mendukung PDRI. Dan dalam rapat besar tersebut hal pokok yang dibahas tentang bagaimana langkah-langkah selanjutnya dalam menanggapi Pernyataan Roem-Royen.

Dari terbentuknya PDRI dan berhasil meraih simpati internasional dalam Konfrensi New Delhi yang diajukan kepada DK PBB dan menjadi kebijakan DK PBB pada 28 Januari 1928 sehingga KTN ditunjuk sebagai mediator antara Belanda – Indonesia untuk berunding dan melahirkan Pernyataan Roem – Royen dan dibebaskannya Soekarno – Hatta. Dan ssebagai pemerintahan yang sah, Soekarno – Hatta tidak melibatkan dan mengikutsertakan, berunding dan berkonsultasi dengan PDRI. Sikap Soekarno- Hatta tersebut sangat mengecewakan staf PDRI dan merasa tidak dianggap dan dihilangkan perannya dalam menyelamatkan Republik Indonesia yang sdang terancam dan diujung tanduk. Padahal saat itu Soekarno – Hatta masih dalam tahanan Belanda dan menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai Wakil Soekarno –Hatta dalam perundingan dengan van Royen. Dan tidak salah apa yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman kepada ketua PDRI pada tanggal 23 April tentang reaksi Pernyataan Roem-Royen bahwa orang-orang yang di dalam tahanan tidak bebas mengeluarkan pendapat. Bahkan salah satu peserta rapat menyampaikan bahwa pembicaraan Moh. Roem dengan Van Royen tidak lain seperti pembicaraan antara seorang tahanan dengan seorang sipir alias juru kunci.

Setelah Mr. Syafrudin Prawiranegara mendngarkan tanggapan dari peserta rapat seperti Mr. Sutan Moh. Rasyid (Gubernur Militer Sumatera Tengah), Mr. Moh. Nasroen (Koordinator Provinsi Sumatera Tengah), Ir. Indratjaja (Mentri Perhubungan), Rusli Rahim (Jawatan Koperasi), Juir Muhammad (PSI), Bachtaruddin (PKI), Moh. Nazir (Kepala Staf Umum ALRI) maka Mr. Syafrudin pun memeberikan tanggapan dengan menjawab: “Saya sepaham dengan pandangan saudara-saudara dan begitu juga sepaham dengan apa yang diutarakan oleh saudara-saudara yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa dunia luar mengetahui Siekarno-Hatta dan balans Republik Indonesia lebih berat kepada kedua beliau ini. kalau kita gendak perpegang teguh pada pendirian masing-masing maka saya melihat akan terjadinya dua golongan yaitu Golongan Soekarno-Hatta dan Golongan Pendukung PDRI dab ini tidak menguntungkan perjuangan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, ini dapat membahayakan keutuhan Negara dan bangsa yang sudah payah. Untuk mencegah perpecahan dan menjaga serta memeilihara persatuan, saya akan menyerahkan mandat saya kembali.”

Walau dengan berat hati akhirnya perserta rapat besar di Silantai menerima keputusan Mr. Syafrudin Prawiranegara yang akan menyerahkan mandat kembali kepada Soekarno-Hatta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dalam rapat tersebut Daerah Istimewa Riau dihapuskan dan digabungkan dengan Sumatera Barat sehingga menjadi Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Pada tanggal 25 Mei 1949, Mr. Moh. Rasyid dan Ir. Mananti Sitompul di Koto Tinggi mengirimkan kawat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang masih berada di Silantai tidak menyetujui hasil Roem-Royen Statement yang mana ketika masih di Silantai belum ada anggota PDRI yang mengetahui Roem-Royen Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Dan untuk menghindari perpecahan maka keputusan tersebut tidak disampaikan kepada staf PDRI yang di Pulau Jawa.

Belanda Bersedia Memulihkan Pemerintahan RI ke Yokyakarta

Setelah berhasilnya Roem-Royen Statement maka pada tanggal 24 April 1949 Moh. Hatta ke Jakarta atas persetujuan delegasi republik yang sedang berunding dan 25 April 1949 Sultan Yokyakarta yang merangkap sebagai Koordiator Kemanan Dalam Negari tiba pula di Yokyakarta dan pada tanggal 29 April bersama-sama berangkat ke Bangka untuk membicarakan pemulihan pemerintahan bersama Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Mei Sultan Yokyakarta mengeluarkan pengumuman bahwa “Apabila tentara Belanda ditarik dari Yokyakarta, setiap orang, juga mereka yang telah bekerja pada Pemerintah Federal Sementara dengan tidak membeda-bedakan bangsa atau agama agama dijamin keamanan diri, keselematan badan dan harta benda mereka”.

Tanggal 22 Juni 1949 Dr. Van Royen, Moh. Roem dan KTN kembali bersidang tentang pemulihan Pemerintahan RI ke Yokyakarta dan pada tanggal 24 Juni 1949 diumumkan penarikan pasukan Belanda dari Yokyakarta dimulai pada hari tersebut. Dan sejak itu tanggungjawab keamanan dipegang oleh Sultan Yokyakarta dengan aman dan terkendali yang tidak sesuai dengan prediksi surat kabar Belanda bahwa Yokyakarta akan tidak akan aman jika ditinggalkan oleh prajurit Belanda.

Dan pada tanggal 6 Juli 1949 rombongan Soekarno – Hatta kembali ke Yokyakarta yang juga disaksikan oleh pejabat KTN di lapangan terbang Maguwo yang diliput oleh warttawan luar dan dalam negeri. Anggota KTN (UNCI) yang turut hadir terdiri dari Herremans, Cochran, Critchley dan mengucapkan selamat kepada Soekarno – Hatta.

Feni Efendi, Payakumbuh, 2017

Dapatkan 2 buah bukunya dalam penelitian ini:

Jejak yang Terlupakan

Judul Buku: JEJAK YANG TERLUPAKAN: Menyusuri Jejak Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam Menjalankan PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) pada Masa Agresi Militer Kedua Belanda di Sumatera Tengah

Genre: Catatan Perjalanan

Penerbit: JBS Yogyakarta

Penulis: Feni Efendi

Pemesanan: WA 0812-6772-7161 / HP 0823-8485-2758

 

Selendang Ibu Perdana Menteri

Judul Buku: SELENDANG IBU PERDANA MENTERI

Genre: buku puisi PDRI

Penerbit: JBS Yogyakarta

Penulis: Feni Efendi

Pemesanan: WA 0812-6772-7161 / HP 0823-8485-2758

One thought on “PDRI: PERUNDINGAN INDONESIA DAN BELANDA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.