PDRI: MENYUSURI PERJALANAN MR. SUTAN MOH. RASYID

1 comment 68 views

Residen Mr. Sutan Moh. Rasyid di Pariaman

Pada tanggal 17 Desember 1948 ada 3 buah kapal barang dari Singapura berlabuh di Pariaman untuk membawa pertukaran barang-barang dari Singapura seperti peralatan cadangan mobil, alat-alat industri dan lain-lain maka untuk itu Mr. Moh. Rasyid memastikan keberadaan kapal tersebut dengan mendatanginya secara langsung. Dan pada tanggal 18 Desember pada malam harinya Moh. Rasyid masih di Pariaman menyaksikan pementasan teater karya Rustam efendi yang ditampilkan oleh siswa-siswa SMP Pariaman. Dan dalam kesempatan itu juga memberitakan keadaan republik sudah semakin genting karena diperkirakan dalam waktu dekat belanda akan akan melakukan agresinya kembali di Indonesia. Untuk itu Moh. Rasyid meminta kepada masyarakat untuk terus mendukung perjuangan pemerintahan republik hingga Belanda tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di negara ini.

Pagi hari tanggal 19 Desember sekitar pukul 05.00 WIB pesawat Belanda melayang-layang di atas udara kota Pariaman sembari menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi bahwa Belanda akan kembali menguasai dan menghancurkan republik dan untuk itu belanda meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan Belanda akan menghancurkan para pembangkang-pembangkang yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Melihat keadaan itu Moh. Rasyid mengumpulkan para pejabat sipil dan militer di Pariaman untuk melakukan rapat pada pukul 08.00 WIB di kantor Bupati Pariaman yang sejam sebelumnya melepaskan para tahanan dengan syarat bersedia berjuang melawan Belanda dan tidak akan bekerjasama dengan Belanda.

Kapal-kapal barang yang baru saja tiba di Pariaman sebanyak 3 buah kapal akhirnya dirampok oleh Belanda setelah prajurit Angkatan Laut tidak berdaya menghadapi gempuran Belanda. Dan pada pukul 11.00 WIB Moh. Rasyid beserta rombongan akhirnya meninggalkan Pariaman melewati Sungai Sarik, Sicincin dan Kayu Tanam setelah itu singgah di Padangpanjang pada pukul 14.00 WIB untuk melihat keadaan keluarganya. Dan pada pukul 15.00 WIB Moh. Rasyid melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi.

Mr. Sutan Moh. Rasyid di Bukittinggi

Saat hari beranjak malam Mr. Moh. Rasyid telah sampai di Bukittinggi pada tanggal 19 Desember dan memerintahkan anggota dewan pertahanan daerah untuk berkumpul mengadakan rapat malam itu yang tidak bisa terlaksana karena pejabat sipil dan militer di Bukittinggi di hari itu terpencar-pencar karena mombardir mitraliur pesawat tempur Belanda cukup membuat shock bagi masyarakat di Bukittinggi.

Rapat pun terlaksana keesokan harinya tanggal 20 Desember di Hotel Merdeka yang saat itu dijadikan Kantor Residen yang dihadiri oleh DPD dan Dewan Eksekutif yang sampai keesokan harinya masih sibuk membahas persoalan dan solusi yang akan dihadapi untuk melawan agresi Belanda. Dan pada tanggal 21 Desember tersebut keluarga Moh. Rasyid dijemput ke Padangpanjang untuk turut mengungsi bersama pemerintahan PDRI menuju arah selatan Payakumbuh di Halaban. Dan pada hari itu juga pasukan Belanda telah menduduki Padangpanjang pukul 15.00 WIB melalui jalur Singkarak.

Pada malam itu juga rombongan Moh. Rasyid dan keluarga mengungsi ke Payakumbuh yang mana sebelumnya memerintahkan kepada masyakarat Bukittinggi untuk menyingkir ke luar kota dan membumi-hanguskan kota Bukittinggi dimulai pada pukul 21.15 WIB agar tidak bisa dimanfaatkan oleh Belanda dan malam itu Bukittinggi menjadi lautan api yang tetap ditulis dalam sejarah. adapun kantor-kantor penting pemerintahan yang juga ikut dibakar adalah Gedung Tamu Agung, Kantor Residen, Hotel Merdeka, Markas Tentara, Markas CPM, Kantor Telepon, Kantor Pos, Bengkel PTT, Rumah tempat bekas tempat tinggal Palinglima Divisi IX banteng Kolonel Ismael Lengah, Percetakan URIPS dll.

Mr. Sutan Moh. Rasyid di Payakumbuh dan Halaban

Dalam perjalanan dari Bukittinggi ke Payakumbuh, Mr. Moh. Rasyid sering dihadang oleh masyarakat untuk diminta nasihat-nasihatnya. Dan setelah sampai di pusat kota Payakumbuh, Mr. Moh. Rasyid pun singgah di sebuah pertemuan di rumah dr. Anas yang sekarang ini di dekat gereja dekat pasar Payakumbuh. Moh. Rasyid cukup heran mengapa pertemuan tersebut dilakukan di rumah dr. Anas yang diketahui sangat mendukung pendirian negara Minangkabau yang menjadi negara boneka untuk membuat kekuatan prajurit republik terpecah-belah. Namun Moh. Rasyid percaya bahwa dr. Anas tidak akan membocorkan tempat persembunyian pejabat PDRI di Halaban kepada Belanda.

Mr. Sutan Moh. Rasid tiba di Halaban sekitar jam 02.00 WIB pada tanggal 22 Desember 1948 dan langsung saat itu rombongan pejabat dari Bukittinggi untuk langsung dibangunkan untuk mengadakan rapat di saat itu juga. Dan pada pukul 03.40 WIB di hari juga tanggal 22 Desemebr kabinet PDRI resmi dibentuk dengan ketua PDRI adalah Mr. Syafrudin Prawirannegara dan Mr. tengku Moh. Hasan sebagai Wakil Ketua PDRI serta Mr. Sutan Moh. Rasyid diangkat menjadi Gubernur Sumatera Tengah sekaligus merangkat sebagai mentri di kabinet PDRI.

Besok harinya di tanggal 23 Desember radio Dick Tamimi berhasil menghubungi radio-radio di Sumatera dan di Jawa dan dihari jugalah kabinet PDRI diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh dunia bahwa negara republik Indonesia masih berdiri dan tetap sebagai negara yang berdaulat. Dan kabinet PDRI ini pun didukung oleh segenap warga negara Indonesia baik yang di dalam negari maupun di luar negeri.

Dari informasi intelijen bahwa Belanda telah masuki kota Payakumbuh sejak tanggal 23 Desember dan Kepala AURI Komodor Muda Soejono menyarakan kepada ketua PDRI untuk meninggalkan Halaban karena wilayah tersebut hanya berjarak lebih kurang 20 Km dari pusat kota Payakumbuh yang sewaktu-waktu dapat dijangkau oleh Belanda dalam waktu beberapa jam saja. Dan pada shubuh hari rombongan Syafrudin Prawiranegara berangkat menuju Bangkinang dengan iringan konvoi 7 buah kendaraan. Nama yang ikut dalam rombongan tersebut adalah: Mr. Syafrudin Prawiranegara, Mr. Tengku Moh. Hasan, Mr. Lukman Hakim, A. Latif,  A. Karim, Indracaya, Kolonel Laut Adam, Komodor Muda Soejono, Kapten Udara (Dick) Tamimi, Kusnadi, Udoyo dll.

Sedangkan rombongan kedua adalah Kolonel Hidayat sebagai Panglima dan Teritorium Sumatera (PTTS) menempuh Pariaman terus ke Beureh untuk melanjutkan perjuangan PDRI. Dan untuk rombongan ketiga adalah rombongan Mr. Sutan Moh. Rasyid yang sebagai Gubernur Sumtera Tengah yang merangkap sebagai mentri keamanan, sosial, pembangunan dan perburuhan bersama Ir. Mananti Sitompul sebagai mentri PU dan mentri Kesehatan membangun pemerintahan di Koto Tinggi.

Mr. Sutan Moh. Rasyid Menuju Koto Tinggi

Dalam perjalanan Moh. Rasyid dan Ir. Sitompul, Khatib Sulaiman, Anwar Sutan Saidi ke Koto Tinggi pada tanggal 24 Desember singgah dulu di Dangung-dangung, Padang Japang, Koto Kociang dan Limbanang untuk memeberi penerangan kepada masyarakat bahwa Indonesia masih merdeka dan saat itu telah berdiri PDRI dan diharapkan masyarakat selalu mendukung pemerintah dan menolak untuk bekerjasama dengan Belanda. Dan hari itu juga langsung berangkat ke Koto Tinggi melewati Suliki, Kurai dan pandam gadang untuk mendirikan basis PDRI dan menjalankan pemerintahan Gubernur Militer di Sumatera Tengah.

Moh. Rasid mendirikan kantor pemerintahan Gubernur Militer Sumtera tengah di jorong kampung melayu dan Mr. Moh. Rasyid bekerja serta tinggal di jorong kampung Pitopang di rumah Kima. Namun keluarga Moh. Rasyid beliau tempatkan di Baruah Gunuang dan ketika daerah itu dihujani oleh mitraliur pesawat Belanda maka Moh. Rasyid memindahkan keluarganya di nagari Sungai Naniang di jorong Kampung Baru.

Sedangkan Ir. Mananti Sitompul yang menjabat mentri Pekerjaan Umum dan merangkap sebagai mentri Kesehatan menetap di jorong Sungai Sariah di rumah Niah.

Mr. Sutan Moh. Rasyid di Koto Tinggi

Pada masa agresi kedua ini banyak pengungsi yang menuju ke Koto Tinggi, Baruah Gunuang, Sungai Naniang dan Mahat dan semua itu ditampung oleh orang-orang desa yang lugu dan polos. Dan untuk pertama kalinya orang-orang terpelajar menggantungkan hidupnya kepada masyarakat desa. Dan perististiwa ini seperti kisah anshar yang datang dari Mekah dan diterima dengan tangan terbuka oleh kaum muhajirin. Jumlah pengungsi termasuk pejabat PDRI saat itu lebih kurang berjumlah 700 orang.

Awalnya Mr. Sutan Moh. Rasyid Menjabat DPD dan Residen Sumatera Barat   

Langkah pertama yang dilakaukan Moh. Rasyid dalam menjalankan pemerintahan dengan mengeluarkan instruksi kilat pertama tanggal 23 Desember 1948 sebagai ketua DPD (Dewan Pertahanan Daerah) Sumatera Barat bahwa kedudukan Pemerintahan Sumatera Barat bersifat mobil (berpindah-pindah) dan segala instruksi akan disampaikan dengan perantara kurir kepada setiap wedana ke wedana lainnya secara beranting. Dan wedana adalah MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan) dari setiap kewedanaannya. Serta instruksi kedua ditujukan kepada pamong praja, jawatan-jawatan dan kepolisian bahwa saat itu telah terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menggantikan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Mentri Moh. Hatta.

Sebagai ketua DPD Sumatera Barat maka Moh. Rasyid juga dibantu oleh Letnan Kolonel Dahlan Ibrahin sebagai wakilnya yang juga menjabat sebagai Komandan Tentara Sub. Terr. Sumatera Barat dan juga dibantu anggota Dewan Eksekutif adalah Dr. Ali Akbar, Orang Kayo Ganto Suaro, Abdullah, Bachtaruddin, Haji Sirajuddin Abbas dan organisasi masyarakat lainnya.

Selain itu Moh. Rasyid selaku Gubernur Sumatera Barat menetapkan Iuran Negara Perang (INP) sebanyak 10 persen dari apa yang dimiliku rakyat seperti hasil padi, perkebunan, peternakan selain rumah dan perhiasan. Untuk mengatur pemungutan iuran perang ini maka DPD mengeluarkan peraturan No. 2 DPD?P-Ist yang pemungut resmi diserahkan kepada BPNK, wali perang, DHN, penghulu, ulama dll yang nanti dikumpulkan oleh wali perang dan dilaporkan kepada camat, wedana, bupati dan DPD Sumatera Barat.

Mr. Sutan Moh. Rasyid menjadi Gubernur Militer Sumatera Barat

Pada tanggal 31 Desember 194 Panglima Tentara Teritorium Sumatera Kolonel bersama ajudannya Letnan Kolonel A. Tahir berkunjung ke Koto Tinggi untuk berunding dengan DPD Sumtera Barat MOh. Rasyid. Dalam pertemuan itu dilakukan perundingan hingga sampai tanggal 2 Januari 1949 Kolonel Hidayat mengeluarkan ketetapan No. WKS/SI/Ist/038 yaitu sementara menunggu ketetapan PDRI bahwa daerah Sumatera Barat dijadikan sebagai daerah militer yang dipimpin oleh Mr. Moh. Rasyid sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat.

Dan pada saat itu pun pemerintahan di Sumatera Barat dibagi menjadi 8 buah kabupaten yang di antaranya:

  1. Kabupaten Padang/Pariaman dipimpin oleh Bupati Militer B.A. Murad dibantu oleh Patih Udin
  2. Kabupaten Agam Mulanya Dipimpin oleh Bupati Militer Letnan kolonel Dahlan Djambek lalu digantikan oleh Bupati Militer Said Rasad
  3. Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin oleh Bupati Militer Arisun Sutan Alamsyah lalu digantikan oleh Bupati Militer S.J. St. Mangkuto
  4. Kabupaten tanah datar dipimpin oleh Bupati Militer Sidi Bakarudin
  5. Kabupaten Solok dipimpin oleh Bupati Militer Haji Darwis taram Datuk Tumanggung
  6. Kabupaten PSK (Pesisir Selatan-Kerinci) dipimpin oleh Bupati Militer Aminudin St. Syarif
  7. Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Bupati Militer Basyrah Lubis
  8. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipimpin oleh Bupati Militer Rtan Tuah bagindo Ratu lalu digantikan oleh Bupati Militer A. Dardhis Bebastani

 

Menyingkir dari Koto Tinggi Karena Belanda Mencari Sender radio

Tanggal 10 Januari 1949 prajurit Belanda berhasil menerobos ke Koto Tinggi hingga ke Puar datar untuk mencari sender radio. Moh. Rasyid dan staf PDRI pun mendengar kabar itu langsung menyingkir ke Baruah Gunuang, Mudiak Dodok, Aie Angek, Bukit Runciang untuk mengamankan diri dari Belanda. Setelah Belanda kembali mundur ke Payakumbuh maka masyarakat Koto Tinggi dan Moh. Rasyid kembali beraktifitas seperti biasanya.

Mr. Sutan Moh. Rasyid dan Rombongan Koto Tinggi ke Silantai Sumpur Kudus

Sejak agresi Belanda yang kedua, kota Yokyakarta diduduki oleh Belanda dan Presiden Soekarno dan kabinet Moh. Hatta juga ditangkap oleh Belanda. Dengan kekosongan pemerintahan tersebut maka pejabat-pejabat di Sumatera saat itu atas inisiatif untuk kemaslahatan bangsa, maka Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di didirikan di  Sumatera.

Dengan adanya pemerintahan tersebut yang disiarkan melalui radio di dalam dan luar negeri maka usaha Belanda untuk mengiring opini dunia tentang operasi polisionil-nya mengalami kegagalan total. Dan mentri luar negeri Mr. A.A. Maramis sangat berhasil meyakinkan negara-negara dan Dewan Keamanan PBB untuk memberi peringatan kepada Belanda agar menarik pasukannya dari sebuah negara yang berdaulat.

Atas desakan DK PBB dan KTN akhirnya Belanda menerima jalan perundingan dengan Indonesia. Pihak belanda di wakili Van Royen dan dipihak Indonesia diwakili oleh Mr. Moh. Roem yang membuat posisi Indonesia sangat dirugikan. Selain itu pemerintahan PDRI merasa dilecehkan karena secara hukum pemerintahan yang resmi itu dijabat oleh PDRI sedangkan Soekarno-Hatta yang berstatus sebagai tawanan Belanda tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengadakan perundingan diutus Moh. Roem atas nama Soekarno-Hatta. Untuk mengambil sikap di atas maka diputuskanlah untuk mengadakan rapat yang mana Moh. Rasyid mengusulkan sebuah nagari di Sumpur Kudus yang bernama Silantai.

Dipilihnya Silantai sebagai tempat rapat karena memang itulah tempat yang aman dan terletak di tengah-tengah antara Koto Tinggi dan Bidar Alam. Dan untuk perjalanan ke Silantai, rombongan Moh. Rasyid melewati halaban dan Singgah di sana di rumah Agus Sastradipradja. Lalu melanjutkan perjalanan berkemungkinan melewati Unggan untuk sampai di silantai pada tanggal 12 Mei 1949.

Rapat besar PDRI di Silantai tersebut diadakan tanggal 14 – 17 Mei 1949 yang dihadiri oleh sekitar 100 orang pejabat dan tokoh PDRI. Dan hasil rapat tersebut tetap menolak dengan keputusan perundingan Roem-Royen. Lalu pada tanggal 19 Mei rombongan Moh. Rasyid berangsur-angsur meninggalkan Silantai untuk kembali menuju Koto Tinggi. Dan ketika di Halaban rombongan Moh. Rayid juga ada singgah di rumah Agus Sastradipraja untuk melepaskan lelah dan berbagi informasi serta selanjutkan kembali ke Koto Tinggi.

Mr. Sutan Moh. Rasyid Menyingkir dari Koto Tinggi

Pada tanggal 17 Juni 1949 pasukan Belanda berhasil masuk sampai ke Suliki karena pos pengamanan yang sebelumnya berada di Tanah Mati Napar dipindahkan ke Taeh Baruah sehingga prajurit republik kecolongan dengan masuknya Belanda.

Mendengar kabar Belanda telah sampai di Suliki staf pejabat PDRi dan Moh. Rasyid pun menyingkir ke Baruah Gunuang, Mangani, Bukit Runcing dan Aie Hangek.  Dan ketika belanda telah mundur dicegat oleh pasukan republik di Suliki akhirnya Belanda kembali mundur ke Payakumbuh.

Moh. Rasyid Mengikuti Rapat PDRI di Sungai Naniang

Setelah diputuskan perundingan Roem-Royen dan Soekarno-Hatta beserta kabinetnya telah dilepaskan oleh Belanda, maka Moh. Hatta berusaha menghubungi Mr. Syafrudin Prawiranegara selaku ketua PDRI untuk bersedia mengembalikan mandat. Dan Moh. Hatta berangkat ke Kotaraja (Banda Aceh sekarang) namun tidak menumui Ketua PDRI yang disambut oleh Gubernur Militer Aceh T. Daud Beureueh.

Kedatangan Moh. Hatta ke Aceh untuk mencari Mr. Syafrudin Prawiranegara membuat ketua PDRI tersebut gembira dan merupakan sebuah penghargaan yang cukup diperlihatkan oleh Moh. Hatta. Lalu Moh. Hatta mengirimkan rombongan untuk menjemput Mr. syafrudin Prawiranegara dengan ketua Dr. Leimena (kawan Ir. Mananti Sitompul), Moh. Matsir (kawan Mr. Syafrudin Prawiranegara) Dr. A. Halim agar bersedia menyerahkan mandat ke Yokyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.

Mendengar kabar kedatangan Rombongan Leimena tersebut maka Moh. Rasyid dan pejabat PDRI lainnya mengadakan rapat di Sungai Naniang di rumah RusliA. Wahid di dalam bulan puasa. Da dalam rapat tersebut banyak yang menyatakan tidak setuju dengan pengembalian mandat. Lalu keputusan yang diambil adalah akan menemui rombongan utusan Hatta dan mandat tidak akan dikembalikan sebelum bermusyawarah dengan Jenderal Sudirman.

Mr. Moh. Rasyid Berserta Pejabat PDRI Berangkat ke Padang Japang

Pagi hari Moh. Rasyid dan rombongan PDRI berangkat ke Padang Japang tanggal 6 Juli 1949 menemui rombongan Leimena untuk mengikuti rapat di Padang Japang sesudah isya secara maraton sampai sebelum shubuh. Dan selama rapat itu pun pejabat PDRI tetap bersikukuh untuk tidak bersedia menyerahkan mandat ke Yokyakarta. Dan setelah pagi hari di pancuran setelah selesai mandi maka Mr. Syafrudin Prawiranegara pun bersedia untuk ikut rombongan Dr. Leimena untuk kembali ke Yokyakarta untuk menyerahkan mandat.

Setelah mengadakan acara perpisahan dengan warga Koto Kociak di sebuah lapangan bola tanggal 8 Juli 1949, Moh. Rasyid kembali membawa Mr. Syafrudin Prawiranegara ke Puar Datar Koto Tinggi. Dan dari sana tanggal 10 Juli berangkat bersama Lukman Hakim dan rombongan dr. Leimena untuk terbang ke Yokyakarta untuk menyerahkan mandat dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh moh. Hatta pada tanggal 13 Juli 1949.

Feni Efendi, Payakumbuh, 2017

HP/WA 081267727161

  1. author

    anak manis5 months ago

    salut

    Reply

Leave a reply "PDRI: MENYUSURI PERJALANAN MR. SUTAN MOH. RASYID"