Tiga Pemerintah Darurat Saat Agresi Militer Belanda Kedua

Ketika Agresi Belanda kedua pada 19 Desember 1948 dengan dibombardirnya ibukota RI yang berkedudukan di Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai istana wakil presiden, maka dengan begitu Soekarno – Hatta bersama kabinetnya memutuskan menyerahkan diri kepada Belanda. Dalam keadaan kekosongan pemerintahan tersebut, sejarah mencatat bahwa ada 3 Pemerintah Darurat yang berdiri saat itu:
1. Pemerintah Darurat Tan Malaka di Kediri
2. Pemerintah Darurat Sukiman di Yokyakarta
3. Pemerintah Darurat Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Tengah.

Namun Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu adalah Jenderal Sudirman, dan Panglima Teritorial Jawa adalah Kolonel Abdul Haris Nasution serta Panglima Teritorial Sumatera adalah Kolonel Hidayat. Dan Suharto saat itu masih Letnal Kolonel bawahan Sudirman dan Nasution sera Kolonel Hidayat. Tetapi semua dari itu, Panglima Sudirman hanya mengikuti perintah dari Ketua (Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera dengan ketua Mr. Syafruddin Prawiranegara. Alasan Jenderal Sudirman hanya mengikuti ketua PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera adalah karena Mr. Syafruddin Prawiranegara diberikan mandat untuk mendirikan Pemerintaha Darurat di Bukittinggi. Dan pendirian Pemerintah Darurat itu berjalan secara baik dan lancar.

Dilihat dari posisi jabatan secara de jure dan de facto, maka Mr. Syafrudin sebagai Presiden Darurat adalah atasan dari Jenderal Sudirman dan Nasution apalagi Suharto, tetapi mengapa hanya Sudirman yang ditulis oleh sejarah? Bukan bermaksud mengecilkan peran dan jasa jenderal Sudirman, tapi bagaimana suatu hari nanti sejarah bisa ditulis secara adil.

Leave a reply "Tiga Pemerintah Darurat Saat Agresi Militer Belanda Kedua"