Aliansi Seniman Aceh Desak Dinas Budpar Gelar Musda DKA

oleh -358 views
Lembar Keputusan Tim Formatur Musda Dewan Kesenian Aceh tertanggal 8 November 2014. (Foto: Aliansi Seniman Aceh)

TRAVESIA.CO.ID – Aliansi Seniman Aceh (ASA) meragukan keabsahan Rapat Kerja (Raker) yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan akan dihadiri Ketua Dewan Kesenian Aceh Tingkat Provinsi dan 23 Ketua Dewan Kesenian Kabupaten/Kota, Kamis (21/11).

Alasan ASA, kegiatan tersebut dikarenakan salah satu kepengurusan Dewan Kesenian Aceh Tingkat Provinsi sudah habis masa jabatannya berdasarkan keputusan Sidang Musyawarah Daerah Dewan Kesenian Aceh (DKA) Nomor : 004/dka/musda/x/2014 tanggal 8 November 2014 tentang Penetapan Ketua Terpilih Dewan Kesenian Aceh (DKA) Periode 2014 -2019 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 431/1233/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Dewan Kesenian Aceh Masa Bakti 2014-2019.

“Maka, terhitung tanggal 8 November 2019 jabatan ketua dan pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA) sudah habis masa jabatannya,” ujar Ketua ASA, Teuku Kamal Sulaiman, melalui Siaran Pers yang diterima TRAVESIA.co.id, Rabu (20/11).

Atas dasar itu, sebut ASA mempertanyakan, mengapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengalokasikan dana untuk kegiatan rapat kerja bukannya untuk Musyawarah Daerah yang lebih mendesak dan penting demi kelanjutan kepengurusan Dewan Kesenian Aceh (DKA) ke depannya.

“ASA mendorong Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk dapat segera melakukan kegiatan Musyawarah Daerah guna memilih ketua dan pengurus DKA yang baru agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar Teuku Kamal Sulaiman.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar kepengurusan DKA tidak kosong dan aset DKA terutama gedung kantor dan isinya terselamatkan. Selain itu, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan Anggaran Keuangan Negara.

“Kami juga meminta Plt. Gubernur Aceh dapat segera membekukan segala bentuk penggunaan anggaran APBA yang mengatasnamakan DKA terhitung tanggal terakhir kepengurusan ketua DKA sesuai hasil Musda DKA tanggal 8 November 2014 yang termaktub dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Aceh tanggal 15 Oktober 2015 sampai terpilihnya ketua DKA yang baru,” tambahnya. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.